JEMBER – Kekosongan regulasi daerah menjadi salah satu akar masalah yang menyulut munculnya konflik sosial berkepanjangan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember. Hal itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jember usai menelaah sebab-sebab pertentangan lahan sempadan pantai sepanjang Kecamatan Puger, Gumukmas, dan Kencong. “Jember belum punya beleid (aturan.red) tingkat daerah yang mengatur batas-batas […]
KPK melakukan SPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
DPRD Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Indeks nilai yang dikeluarkan KPK untuk Pemkab Jember hanya 54 dan ini dinilai masih jauh dari rata-rata kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai 70. “Hasil survei itu menunjukkan Kabupaten Jember masih rendah,” ungkap Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi. Indek […]
Rehab Gedung Labkesda Jember Belum Rampung, Komisi D DPRD Jember Awasi Penggerjaannya
DPRD Jember – Komisi D DPRD Kab. Jember menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) hasil rehab Gedung Labkesda yang berada di Kecamatan Patrang Jember. Hasil renovasi tersebut ternyata masih belum selesai. Padahal, kontrak pengerjaan proyek sebesar Rp. 3,9 Miliar ini, harus rampung pada tanggal 10 November 2022. Ketua Komisi D DPRD Kab. Jember H. Muhammad Hafidi, S.Sos […]
Tepis Isu Pembahasan Hibah Tanah Tertutup, Ketua DPRD Jember Itqon: Pembahasan Sudah Sesuai Mekanisme
DPRD Jember – Badan Petanahan Nasional (BPN) Jember telah mengajukan permohonan hibah tanah ke Pemkab Jember beberapa waktu lalu. Proses hibah tersebut, diteruskan ke DPRD Kab. Jember untuk dibahas bersama. Ketua DPRD Kab. Jember M. Itqon Syauqi, S.Th.I mengatakan, surat permohonan sudah diteruskan ke DPRD Kab. Jember dan memang tidak dibentuk Panitia khusus untuk membahas […]
Tambahan Mata Pelajaran di Tingkat TK, SD dan SMP, Begini Tanggapan Komisi D DPRD Jember
DPRD Jember – Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berencana akan melakukan penambahan bermuatan lokal, diantaranya baca tulis Al-Quran (BTA) untuk jenjang pendidikan TK, SD dan SMP tahun 2022/2023. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati nomor 111 tahun 2021 untuk bisa diterapkan lembaga pendidikan di bawah naungan Pemerintah Daerah (Pemda). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten […]
Polemik UMK Jember, Komisi D DPRD Jember Janji Kawal Penerapannya di Daerah Sesuai Atuaran
DPRD Jember – Petetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023 terus dipertanyakan, sebab masih belum ada pengumuman resmi. Bila merujuk Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022, menetapkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp. 2.040.244,30 atau naik 7,8 persen dibanding tahun lalu. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Rifendi Wahyu […]
Sidak Komisi A ke Tanah Eks Lokalisasi, Ternyata Pernah Dibeli Pemkab Jember Tapi Tidak Tercatat
DPRD Jember – Polemik status tanah eks lokalisasi Besini Kecamatan Puger hingga kini masih belum rampung. Lokasi tanah tersebut disebutkan sudah ditinggali warga dan akan dilakukan penggusuran. Melihat kondisi tersebut, Kepala Desa Puger Kulon Nur Hasan mempersoalkan hal tersebut karena penguasaan di 19 hektar tersebut sudah terjadi lama dan hal ini dimiliki oleh 5 orang. […]
Polemik aset tanah Desa Mojomulyo Kecamatan Puger
DPRD Jember – Polemik aset tanah di Jember masih terus terjadi, kini persoalan tanah di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger seluas 3,7 hektar yang sudah disewakan kepada pihak lain. Anehnya, persoalan tanah ini tanpa ada pembahasan sebelumnya dan sudah dijadikan pilot project oleh Pemkab Jember serta disetujui langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Dengan kondisi tersebut membuat DPRD […]
Kuota Beasiswa Ditambah, Komisi D DPRD Jember Minta Santri Jadi Prioritas
DPRD Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan kebijakan terkait dengan adanya penambahan kategori penerima beasiswa kuliah pada tahun 2023 mendatang. Penerima beasiswa tersebut mendapatkan bantuan berupa bantuan biaya pendidikan. Penerimanya adalah mahasiswa Jember, dengan empat katagori. Yaitu, tidak mampu, berprestasi, Kompetisi, guru dan perangkat desa. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hadi Mulyono […]