DPRD Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Indeks nilai yang dikeluarkan KPK untuk Pemkab Jember hanya 54 dan ini dinilai masih jauh dari rata-rata kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai 70. “Hasil survei itu menunjukkan Kabupaten Jember masih rendah,” ungkap Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.
Indek nilai yang rendah tersebut menurutnya, dipengaruhi oleh kinerja ASN di masing-masing OPD. “Kinerja OPD, terutama ASN, harus digeber dan didorong,” imbuhnya.
Politisi PKB ini menyampaikan, ASN di lingkungan Pemkab Jember sudah mendapatkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) hingga 3 kali lipat tetapi masih belum maksimal dengan kinerjanya. “Apa gunanya terima TPP kalau tidak bisa memberikan masukan konstruktif kepada bupati. Untuk mewujudkan visi dan misi, juga janji-janji kampanyenya,” ungkapnya.
Itqon menyoroti bahwa, seluruh ASN di Pemkab Jember mulai dari OPD, Camat, maupun BUMD yang ada harus memiliki inovasi yang lebih dalam meningkatkan kinerjanya. “Kami akan sampaikan ke Ketua-ketua Komisi di DPRD nantinya untuk disampaikan ke mitra OPD-nya. Agar menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja dan integritasnya,” tegasnya.
Sementara itu pesan dari, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan dan mengevaluasi integritas. Di antaranya melakukan sertifikasi aset milik Pemkab Jember, mendorong kinerja ASN, dan menekankan tugas dari inspektorat.