DPRD Jember – Pasca pemerintah pusat mengambil kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hal ini mendapatkan banyak respon dari beberapa pihak.
Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember H. Ahmad Halim, S.Sos yang sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember ini, yang menilai bahwa kenaikan BBM ini akan membuat harga kebutuhan pokok menjadi meningkat. “Saya pribadi keberatan dengan kenaikan harga BBM ini dan kondisi nya saat ini daya beli masyarakat masih rendah, apalagi sektor usaha juga baru berjalan pasca pandemi,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Kabupaten Jember, 5 September 2022.
Ahmad Halim menerangkan, seharusnya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan ini juga menghitung dampak yang dirasakan masyarakat. “Sebab, kondisi saat ini kenaikan BBM membuat harga bahan pokok juga ikut meningkat,” imbuhnya.
Apabila APBN ini mengalami defisit, pihaknya menyarankan untuk melakukan efisiensi anggaran keluar sehingga menutupi kebutuhan BBM ini. “Karena yang menjadi permasalahan yakni daerah, sebab di daerah tidak tahu menahu tentang kebijakan kenaikan BBM ini apalagi naiknya bisa sampai 30 persen,” pungkasnya.
Lanjut Ahmad Halim, dalam pembahasan APBD TA. 2023 lalu juga akan mengalami dampak yakni penyesuaian di berbagai sektor, karena dampak BBM naik ini. “Ya kan kemarin ini pakai asumsi harga BBM normal belum ada kenaikan, kalau naik maka harus ada penyesuaian lagi yang dilakukan Pemkab Jember,” tuturnya.
Sisi lain yang dikhawatirkan yakni tingkat pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jember, yang perlu dilakukan langkah strategis oleh Pemkab Jember. “Ini juga nantinya pasti berimplikasi pada kemiskinan dan pengangguran yang harus diambil langkah tegas pasca kenaikan harga BBM,” tutupnya.