DPRD Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya hari ini mengajukan draft KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Dimana besarannya turun dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2023 nanti kekuatan APBD masih akan fokus bidang infrastruktur, serta pengurangan pengangguran.
Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, kekuatan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4,007 Trilyun, lebih kecil dibanding tahun 2022 ini yang mencapai Rp. 4,3 Trilyun. “Rencananya akan diprioritaskan untuk bidang infrastruktur jalan, penerangan dan rekrutment tenaga kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran,” ujarnya, Rabu 10 Agustus 2022.
Hendy Siswanto berencana akan melakukan reekrutment tenaga kerja sebanyak 5 ribu sampai 7.500 orang secara bertahap, dengan gaji sesuai kemampuan daerah. Mereka akan ditugaskan sebagai tenaga kebersihan. perawatan penerangan serta unit reaksi cepat perbaikan jalan berlubang.
Hendy Siswanto mengakui draft KUA PPAS APBD TA. 2023 terlambat diajukan ke depan, karena masih harus menunggu hasil konsultasi LPP APBD 2021 dari Kemendagri. Sebab menurut Hendy Siswanto, sesuai aturan urutan pengajuannya memang demikian.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi, S.Th.I menjelaskan setelah mengajukan KUA PPAS TA. 2023 ini DPRD Kabupaten Jember akan segera mengagendakan pertemuan dengan Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Jember. “Jadi akan kami rapatkan dulu di pimpinan lalu dibawa ke Ketua Fraksi yang ada, karena ini sudah melebihi timeline yang semestinya,” terangnya.
Sebab, pengajuan draft KUA PPAS TA. 2023 ini seharusnya diajukan pada bulan Juli 2022 lalu. Keterlambatan ini menurut Itqon Syauqi, bukan menjadi permasalahan karena batasan pengesahan masih 30 November 2022. “Memang terlambat ya dari pada tahun kemarin yang baru diajukan pada bulan April, dan batas akhir pengesahan APBD TA. 2023 ini yang menjadi patokan kita yakni pada 30 November 2023,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut Itqon menyebutkan bahwa, Bupati Jember berharap pembahasan KUA PPAS 2023 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan kedepannya. “Karena memang sebelumnya dalam pembahasan LPP APBD TA. 2021 tidak quorum sehingga di pembahasan APBD ini harus bisa berjalan dengan baik, karena ini pertaruhannya adalah masyarakat 2,6 juta penduduk Jember,” imbuhnya.
Politisi PKB ini menilai, dengan total anggaran Rp. 4,007 triliun ini dirasa lebih realistis dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun ada penurunan. “Bagi kami ini lebih realistis ya, karena serapan anggaran kita selama ini diantara 3,7 hingga 3,8 triliun rupiah, sehingga SILPA tidak begitu besar,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi agar pembahasan ini berjalan dengan baik, maka akan melakukan komunikasi dengan seluruh Ketua Fraksi untuk membahas KUA PPAS APBD TA. 2023 tersebut. “Jadi supaya pembahasannya quorum nantinya akan kita komunikasikan dulu dengan Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Jember dan kami optimis ini bisa quorum saat pembahasan dan untuk subtasi isi pembahasan akan di Badan Anggaran nantinya,” tutupnya.