DPRD Jember – Pemerintah Kabupaten Jember sudah melakukan penganggaran dalam APBD TA. 2023 terkait insentif guru ngaji di Kabupaten Jember. Namun, hingga hari ini proses implementasi kebijakan tersebut masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Pasalnya, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Jember masih ragu dalam proses penerapannya.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember H. Mujiburrahman Sucipto mengatakan, jika perencanaan dari program insentif guru ngaji ini tidak dilaksanakan dengan matang. Sehingga adanya ketakutan dalam penggunaan anggarannya, padahal insentif guru ngaji ini sangat diperlukan untuk seluruh guru ngaji di Jember.
Kendati demikian legislator Partai Golkar ini menegaskan, program ini harus dilakukan segera karena program ini menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kalau ini bentuk ini kehati-hatian maka kami sepakat, tetapi prosesnya jangan terlalu lama karena ini sangat dinantikan masyarakat,” tegasnya seperti dikonfirmasi di DPRD Kabupaten Jember, 24 Maret 2023. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jember, masih akan mengkonsultasikan regulasi insentif guru ngaji tersebut ke aparat penegak hukum.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kabag Kesra Pemkab Jember Achmad Mushoddaq menjelaskan ada sekitar 23 ribu guru ngaji di Jember dan total anggaran uang dibutuhkan anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Dengan asumsi masing-masing guru ngaji mendapatkan insentif sebesar 1,5 juta per orang.
Ia menyampaikan, dari jumlah terdata guru ngaji nantinya akan dianggarkan untuk 20 ribu guru ngaji terlebih dahulu, tetapi hal ini masih menunggu legal opinion (LO) dari Kejari Jember. “Kita masih menunggu LO dan ini yang akan jadi pegangan kita dalam proses penyalurannya,” terangnya.
Meski Pemkab Jember masih menunggu LO tersebut, pihaknya menegaskan jika proses penyalurannya tidak akan memperlambat. “Kami hanya ingin berjalan tanpa ada masalah di kemudian hari, itu saja. Jadi, ini bentuk kehati-hatian kami,” tutupnya.