Rekomendasi yang akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Bupati Jember Akhir TA. 2022, bukan sembarang rekomendasi. Sebab, rekomendasi yang diberikan nanti berasal dari serapan aspirasi segenap lapisan masyarakat Jember. Aspirasi-aspirasi tersebut dibahas dan ditampung oleh Pansus LKPj terkait dengan kinerja bupati dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2022. “Aspirasi yang kemudian menjadi rekomendasi dewan itu, tentu untuk penilaian kinerja Pemkab Jember di masa lalu (2022). Jika ada yang kurang, perlu menjadi pelajaran dan diperbaiki di masa mendatang. Dan jika sudah baik perlu disempurnakan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jember, M. Itqon Syauqi, S.Th.I saat memimpin pembahasan LKPj di Panitia Khusus 2 DPRD bersama sejumlah stakeholder di gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin (3/4/2023) malam.
Dalam membahas LKPj Bupati Jember Akhir TA. 2022, DPRD Kabupaten Jember setidaknya mengundang 41 stakeholders untuk terlibat dalam pembahasan LKPj tersebut. Mereka berasal dari berbagai organisasi profesi, ormas, organisasi kemahasiswaan, dan instansi pemerintah. “Tentu masukan-masukan dari mereka sangat berharga dan nanti akan jadi butir-butir rekomendasi LKPj demi perbaikan Jember ke depan,” jelasnya.
Itqon Syauqi, menambahkan pihaknya membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengkritisi LKPj Bupati Jember dengan harapan dapat masukan yang sebanyak-banyaknya dan berkwalitas. “Kami harapkan masukan dari semua pihak untuk mengkritisi LKPj ini,” tambahnya.
Beberapa stakeholders yang hadir di gedung DPRD Senin malam di antaranya adalah Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, BPJS Kesehatan, dan IDI. “Banyak masukan, misalnya dari BPS dan BI berapa seharusnya angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ideal untuk Jember,” pungkasnya.