DPRD Jember – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2022, dianggap wajar DPRD Kabupaten Jember. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember H. Ahmad Halim, S.Sos, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler 17 April 2023, malam.
Proses pembahasan LKPJ Akhir TA 2022 dianggap sebagai rapor kinerja Bupati Jember dan jajarannya selama satu tahun yang lalu. Ahmad Halim mengatakan, kritik yang dituangkan dalam LKPJ Akhir TA 2022 terkait kinerja Bupati berserta jajaran harus dijadikan sebagai data untuk memperbaiki kinerja ASN. “Sejumlah kritik serius yang dilayangkan DPRD Kabupaten Jember, bisa mendapatkan tanggapan dari Pemkab Jember, dengan data yang objektif,” ujarnya.
Padahal ada beberapa sektor yang sudah mengalami perbaikan seperti capaian penurunan angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang diklaim sudah mengalami perbaikan.
Politisi Gerindra ini menyebutkan, sejumlah kritik yang dilayangkan anggota DPRD Kabupaten Jember ini sebenarnya sah dan hak, tetapi dirinya meniai ada unsur politis dalam kritik tersebut. “Ya pasti ini kritik yang muncul ada unsur politisnya,” terangnya.
Namun, saat ditanya soal unsur politisnya Ahmad Halim enggan menjelaskan secara detail terkait hal tersebut. “Bagian kritik yang bersifat politis tersebut, bentuk penilaian LKPJ yang gagal total juga jadi hal yang biasa,” jelasnya.
Seperti diketahui, dalam rekomendasi setebal 130 halaman tersebut, juga meminta kepada Bupati Hendy Siswanto agar mencopot 4 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti kepala dinas perhubungan, kadis pariwisata, kadis perikanan dan kadis pemuda dan olahraga.
Menanggapi hal tersebut, Hendy menyebut kewenangan mengganti 4 kepala OPD berada di tangannya dan bukan di DPRD.